Pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada sektor strategis dan diwujudkan dengan adanya beberapa sistem informasi internal. Namun untuk pemanfaatan teknologi informasi pada layanan publik oleh Pemerintah Kota Surabaya masih belum diimplementasikan secara keseluruhan. Pengembangan E-Government kemudian menjadi fokus kerja Pemerintah Kota Surabaya dibawah pimpinan Ibu Risma Tri Harini (Walikota Surabaya periode 2010 – 2015). Inisiatif pengembangan E-Government tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 yang kemudian menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya untuk menjalankan inisiatif pembangunan aplikasi layanan publik yang dimiliki oleh tiap SKPD dengan dibantu oleh Diskominfo Kota Surabaya. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Surabaya baik dalam jangka pendek (RKPD), menengah (RPJMD) maupun panjang (RPJPD), Bappeko diharuskan untuk melakukan analisis dalam rangka pengambilan keputusan terkait layanan publik yang akan dibuat sistem daring-nya. Penentuan prioritas dan target pembanguan aplikasi layanan publik saat ini disadari belum memiliki dasar keilmuan yang cukup kuat dan hanya berdasarkan pada “gut feeling”. Pengambilan keputusan investasi TI yang berdasarkan pada “gut feeling” dilakukan karena ketidakmampuan untuk mengukur kompleksnya nilai balik dari investasi yang dilakukan khususnya pada tahap perencanaan, padahal pemanfaatan TIK dalam suatu organisasi memerlukan dana yang sangat besar sehingga diperlukan penelitan secara mendalam untuk membuat suatu model seleksi dan prioritisasi untuk penentuan target implementasi E-Government. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang sesuai dengan kebutuhan penggalian data dan informasi untuk perancangan model. Pengembangan model dilakukan dengan mensintesis model yang telah ada sebelumnya menggunakan teknik method engineering. Model diharapkan dapat membantu dalam penentuan target jumlah dan target layanan publik yang akan dibuatkan sistem daring-nya. Dalam penelitian ini validasi dilakukan oleh responden (member checking) dan validitas konstruk penelitian.