Infrastruktur Kunci Publik (IKP) dibutuhkan dalam menyediakan keamanan informasi pada layanan egovernment dimana CA menjadi inti pelaksanaan sistemnya. Permasalahan dalam implementasi IKP adalah bagaimana menentukan model kepercayaan yang tepat agar layanan e-government tidak terhambat akibat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tidak berjalan dengan baik. Makalah ini menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan tujuan untuk mengevaluasi secara akurat dari pengaruh kriteria pada lima dasar pertimbangan penentuan model kepercayaan IKP dan subkriteria pada empat alternatif desain n-tier CA. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek keamanan menjadi priotitas utama sebagai kriteria dasar pertimbangan penentuan model kepercayaan, diikuti dengan aspek fleksibilitas, interoperabilitas dan kompatibilitas, skalibilitas dan adaptibilitas, dan yang terakhir adalah aspek kemudahan pengembangan dan kegunaan. Sedangkan pada sub-kriteria, model 3tier CA merupakan pilihan utama untuk implementasi IKP di Indonesia, alternatif lainnya secara berurutan adalah model 2-tier CA, 3-tier CA modifikasi dan pilihan akhir adalah 1-tier CA.